Contoh Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kota/Kabupaten
1.
Otonomi daerah merupakan
penerapan prinsip desentralisasi. Otonomi pada hakikatnya mengandung pokok
pengertian ….
a. kedaulatan
b. kebersamaan
c. kebebasan
d. kesetaraan
Jawaban:
C
2.
Partisipasi adalah keikutsertaan
yang sadar sehingga bukan sekadar ikut terlibat karena pengaruh pihak lain.
Keterlibatan karena pengaruh orang lain itu bukanlah partisipasi, melainkan ….
a. intimidasi
b. kolusi
c. eksploitasi
d. mobilisasi
Jawaban:
D
3. Salah
satu undang-undang yang mengatur masalah otonomi daerah adalah Undang-
Undang
Nomor … Tahun 2004.
a. 20
b. 21
c. 32
d. 23
Jawaban:
C
4.
Kepekaan warga masyarakat dalam
mengatasi masalah lingkungan sangat menentukan keberhasilan otonomi. Salah satu
bentuknya adalah ….
a. peduli
terhadap warga lain
b. mendekati
warga lain
c. memanfaatkan
potensi warga lain
d. memenuhi
keinginan warga lain
Jawaban:
A
a. kebiasaan
masyarakat daerah
b. undang-undang
c. adat
istiadat daerah
d. peraturan
daerah
6.
Salah satu masalah dalam
pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di daerah adalah adanya praktik ....
a. tingginya
peran serta masyarakat
b. korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN)
c. banyaknya
demonstrasi
d. penyalahgunaan
wewenang oleh warga
Jawaban:
B
7. Fungsi
DPRD untuk membuat peraturan daerah bersama kepala daerah merupakan fungsi
...
a. Angket
b. Budget
c. Kontrol
d. Legislasi
Jawaban:
d
8. Salah
satu dampak negatif kebijakan pendidikan yang perlu diwaspadai adalah ….
a. praktik
korupsi di sekolah
b. kurangnya
fasilitas sekolah
c. gaji guru
yang kecil
d. pengangguran
terpelajar
9.
Jika pemerintah daerah memiliki
suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka
model hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang digunakan
adalah model …
b. Interaksi
c. Otonomi
relatif
d. Partnership
10. PNS
Daerah antara lain bertugas pada instansi …
a. Kantor
Pelayanan Pajak
b. Kantor
Urusan Agama
c. Dinas
Pendidikan
d. Pengadilan
Negeri
Jawaban:
c
11. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali merupakan …
a. Penerimaan
daerah
b. Pendapatan
daerah
c. Pembiayaan
daerah
d. Pembelanjaan
daerah
Jawaban:
c
12. Pimpinan
eksekutif daerah provinsi adalah ….
a. gubernur
dan wakil gubernur
b. gubernur
dan ketua DPRD
c. ketua
DPRD dan wakil ketua DPRD
d. gubernur,
DPRD, dan kejaksaan
13. Faktor
utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah
….
a. sumber
daya alam yang melimpah
b. keterampilan
para pengusaha menghadapi persaingan
c. sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat d. kesediaan
tenaga kerja dalam pembangunan Jawaban: C
14. Kebijakan
pemerintah dibuat dan diterbitkan oleh ….
a. negara
b. lembaga
c. undang-undang
d. pemda
Jawaban:
A
15. Jabatan
struktural eselon IIa pada perangkat daerah provinsi antara lain…
a. Kepala
biro
b. Kepala
dinas
c. Kepala
kantor
d. Direktur
RSUD
Jawaban:
b
16. APBD
merupakan alat politik, jika digunakan untuk …
a. Mengendalikan
efisiensi pengeluaran
b. Menentukan
indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
c. Menstabilkan
ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi
d. Memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut
Jawaban: d
17. Aktivitas yang dilakukan pada tahap budget preparation dalam proses
penyusunan APBD adalah …
a. Mengumpulkan
system informasi akuntansi
b. Membuat
taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan
c. Mencari
argumen yang rasional tentang pendapatan dan pengeluaran daerah
d. Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran yang
direncanakan
Jawaban:
b
18. Hak
anggota DPRD untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah merupakan hak ......
a. Angket
b. Inisiatif
c. Kontrol
d. Legislasi
19. Alat kelengkapan DPRD yang bertugas membahas persoalan besar yang akan
diputuskan DPRD adalah ...
a. Komisi
DPRD
b. Panitia
Musyawarah
c. Fraksi
DPRD
d. Badan
Kehormatan
20. Fraksi
DPRD antara lain memiliki tugas ...
a. Menerima
dan menyalurkan aspirasi masyarakat
b. Mengamati
etika dan moral anggota DPRD
c. Memberikan
saran dan pendapat kepada pimpinan DPRD
d. Mengkaji dan membahas APBD yang diajukan kepala daerah Jawaban: a
21. Fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memandirikan
masyarakat, antara lain ...
b.
Memberikan penyuluhan
c. Menata
lingkungan
d.
Mengurus fakir miskin
Jawaban:
b
22. Bentuk
pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain adalah ...
a. Pengaturan
pedagang kaki lima
b. Perlindungan
dari banjir
c. Pemeliharaan
hutan
d. Pasar
23. Metode pelayanan masyarakat yang dapat digunakan unruk pelayanan yang
bersifat unik seperti pencemaran adalah metode ...
a. Monopoli
b. Mandiri
c. Terpadu
d. Kontrak
24. Metode sistem terpadu dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat
digunakan untuk jenis pelayanan ...
a. Penerbitan
surat ijin mendirikan bangunan
b. Pembuatan
taman rekreasi
c. Pembangunan
pembangkit listrik
d. Pemberian
tanah untuk bangunan sekolah
Jawaban:
a
25. Kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari
pengaruh lingkungan birokrasi antara lain ...
a. Kesenjangan
pemerintah dan masyarakat
b. Keterampilan
birokrat
c. Kepekaan
birokrat
d. Keterbukaan
pemerintah
26. Pengawasan
yang efektif antara lain memiliki karakteristik edukatif, maksudnya adalah ...
a. Mencegah
terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana semula
b. Memberikan
perlindungan bagi yang tidak salah
c. Membimbing
agar pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya
d. Menindak
terhadap hal-hal yang negatif
27. Jika pemerintahan daerah diartikan sebagai pemerintahan lokal, maka
pemerintahan daerah adalah …
a. Organisasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah
b. Kegiatan
pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah
c. Organisasi
yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan
d. Wilayah
pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia
28. Karakteristik
local state government antara lain …
a. Hubungan
pusat dengan daerah hanya hubungan pengawasan
b. Penyelenggaraan
pemerintahan dilaksanakan pegawai daerah
c. Penyelenggaraan
urusan dibiayai dari sumber keuangan sendiri
d. Kewenangan
pejabat pemerintah pusat terbatas
29. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai
usaha untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan…
a. Desentralisasi
fungsional
b. Desentralisasi
jabatan
c. Desentralisasi
kenegaraan
d. Desentralisasi
teritorial
Jawaban:
c
30. Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas,
wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang
digunakan adalah …
a. Nyata
b. Luas
c. Bertanggung
jawab
d. Desentralisasi
Jawaban:
a
31. Jika urusan yang diserahkan kepada daerah diperinci secara tegas, maka
ajaran rumah tangga yang digunakan adalah …
a. Riil
b. Luas
c. Formil
d. Materiil
Jawaban:
d
32. Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di daerah
secara operasional adalah …
a.
Menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan d. Menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan
menuju good governance Jawaban: c
33. Dalam
konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai …
a. Kekuasaan
untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahan
b. Kekuatan
untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya
c. Kekuatan
untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara
d. Kemampuan
untuk memaksakan kehendak
34. Pengawasan
dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan ...
a. Internal
b. Eksternal
c. Langsung
d. Tidak
langsung
35. Wujud
pengawasan represif terhadap penyelenggraan pemerintahan daerah antara lain ...
a. Pengesahan
pejabat berwenang terhadap peraturan daerah
b. Pembatalan
peraturan daerah
c. Pemberlakuan
standar pelayanan minimal
d. Evaluasi
laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
36. Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dalam hal ...
b. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten c.
Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah d. Pelaksanaan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan Jawaban: a
37. Out put
pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah ...
a. Kesimpulan
b. Rekomendasi
c. Temuan
d. Opini
38. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam
kaitan dengan hak orang asli Papua adalah ...
a. Majelis
Rakyat Papua
b. Dewan
Perwakilan Rakyat Papua
c. Lembaga
Adat
d. DPR
Kabupaten
39. Lembaga yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang
kerukunan masyarakat adalah ...
a. Majelis
Permusyawaratan Ulama
b. Mahkamah
Syariah
c. Lembaga
Wali Nanggroe
d. Lembaga
Adat
40. Otonomi Khusus
DKI Jakarta lebih difokuskan pada tingkat ...
a. Kota
b. Kabupaten
c. Kabupaten/kota
administratif
d. Provinsi
Jawaban:
d
41. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, pembentukan DPRD di Daerah
Istimewa Jogjakarta dilakukan melalui mekanisme...
a. Pengangkatan
oleh sultan
b. Pengangkatan
langsung
c. Pemilihan
umum
d. Permufakatan
rakyat
Jawaban:
c
42. Kriteria internal dalam pembagian urusan pemerintahan antar susunan
pemerintahan antara lain …
a. Akuntabilitas
pemerintah daerah
b. Potensi
daerah
c. Perimbangan
antardaerah
d. Eksternalitas
antardaerah
Jawaban:
d
43. Jika urusan daerah ditentukan secara limitatif, maka pendekatan
pembagian kewenangan yang digunakan adalah…
a. Agency
b. Ultravires
d. Open
en arrangement
Jawaban:
b
44. Agar organisasi pemerintah daerah dapat dibedakan antara satuan
organisasi yang melaksanakan tugas pokok dengan tugas penunjang, maka asas yang
digunakan dalam penyusunan organisasi pemerintah daerah adalah …
a. Akordion
b. Keluwesan
c. Pendelegasian
wewenang
d. Jalur dan
staf
Jawaban:
d
45. Unsur
pelaksana otonomi daerah pada pemerintah daerah adalah …
a. Sekretariat
daerah
b. Inspektorat
daerah
c. Dinas
daerah
d. Lembaga
teknis daerah
Jawaban:
c
46. Jenis analisis jabatan yang bertujuan untuk menentukan nilai
masing-masing jabatan dalam suatu organisasi adalah …
a. Job
analysis for setting rates
b. Job
analysis for training purposes
c. Job
analysis for personnel spesification
d. Job
analysis for method improvements
Jawaban:
a
47. Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang
bersumber dari…
a. Dana
alokasi umum
b. Dana
alokasi khusus
c. Dana
perimbangan
d. Dana
darurat
Jawaban:
a
48. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS Daerah agar mampu
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui …
a. Diklat
dalam Jabatan
b. Diklat
Prajabatan
c. Diklat
Fungsional
d. Pengembangan
melalui Transfer
Jawaban:
a
0 Response to "Contoh Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kota/Kabupaten"
Post a Comment